 |
| Suasana CFD di Jakarta (foto: greeners.co) |
Jakarta (Setarapost24): Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil genap dan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Ibu Kota. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan transportasi yang diterapkan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pramono menegaskan, kebijakan publik tidak seharusnya
dijalankan sekadar sebagai formalitas. Menurutnya, setiap keputusan perlu
menghasilkan dampak nyata bagi warga Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Pramono pada Senin, 28 September
2026, ketika membahas rencana evaluasi sejumlah kebijakan transportasi bersama
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Ganjil Genap dan CFD Masuk Agenda Evaluasi
Pramono menyampaikan bahwa dirinya dijadwalkan menerima
laporan dari Kepala Dishub DKI Jakarta mengenai beberapa kebijakan
transportasi, termasuk aturan ganjil genap dan pelaksanaan CFD.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
daerah menilai efektivitas kebijakan yang selama ini berjalan. Hasil evaluasi
akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah menentukan langkah
selanjutnya.
Meski demikian, Pramono belum mengumumkan perubahan konkret
terhadap aturan ganjil genap maupun pelaksanaan CFD. Keputusan mengenai kedua
kebijakan tersebut masih perlu mempertimbangkan hasil pembahasan dan dampaknya
terhadap masyarakat.
Dishub Kaji Efektivitas Aturan Ganjil Genap
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah mengumpulkan masukan
masyarakat melalui forum diskusi mengenai kebijakan ganjil genap. Evaluasi
dilakukan untuk meninjau penerapan aturan tersebut setelah berjalan selama
sekitar satu dekade.
Kajian tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain kondisi
ekonomi, lingkungan hidup, emisi kendaraan, serta karakteristik kendaraan yang
beroperasi di Jakarta.
Masukan dari pelaku usaha dan pandangan para ahli juga
menjadi bahan pertimbangan. Sebagian pelaku usaha mengusulkan pelonggaran
aturan, sedangkan kebijakan relaksasi perlu dikaji secara cermat karena
berpotensi memengaruhi kepadatan lalu lintas.
Keputusan Akhir Ditujukan untuk Kepentingan Warga
Pramono menekankan bahwa hasil evaluasi ganjil genap maupun
CFD harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta akan mempertimbangkan manfaat yang dapat dihasilkan sebelum menentukan
kebijakan lanjutan.
Dengan evaluasi tersebut, Pemprov DKI diharapkan dapat
menentukan kebijakan transportasi yang lebih efektif, sekaligus
mempertimbangkan kebutuhan mobilitas, kondisi lingkungan, dan aktivitas ekonomi
warga.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada keputusan final yang diumumkan mengenai perubahan aturan ganjil genap atau jadwal pelaksanaan CFD di Jakarta.
