 |
| Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat- Sihar Sitorus pada Debat Publik Ketiga Pilgub Sumut 2018 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa malam (19/6/2018). |
Kasus
ini pula yang masih ditemui dan dialami masyarakat Sumatera Utara. Guna
menekan ini, Djarot-Sihar (Djoss) menyiapkan edukasi dan peningkatan
kualitas keahlian guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini
menjawab pertanyaan soal human trafficking dalam debat publik ketiga di
Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (19/6/2018) malam.
"Salah
satu penyebab human trafficking, karena sempitnya lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, perluasan percepatan lapangan pekerjaan menjadi sangat
penting. Itu solusi yang ditawarkan," ungkap Calon Gubernur Sumatera
Utara, Djarot Saiful Hidayat.
Solusi lainnya,
tambah Djarot, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini dilakukan agar
para tenaga kerja Indonesia benar-benar dihargai. Caranya, dengan
merevitalisasi Balai Latihan Kerja yang terspesifikasi. Didampingi
Cawagub yang diusung PDI Perjuangan dan PPP, Sihar Sitorus, Djarot
mencontohkan, kualitas pertukangan BLK ke Deliserdang.
Pariwisata
spesialisasinya di Nias dan kawasan Danau Toba. Untuk holtikultura
dipusatkan di Dairi dan Karo. Untuk perikanan dan pengolahan ikan laut,
BLK diprioritaskan di Tanjungbalai dan Sibolga.
"Peningkatan
keterampilan tenaga kerja ini didorong supaya mereka mendapatkan ISO,
sehingga diakui dan dihormati di negara tujuan. Dengan demikian, kita
bisa menekan human trafficking," jelasnya.
Sebelumnya,
Sihar Sitorus menegaskan, hal mendasar, adalah penyediaan lapangan
pekerjaan yang kiranya mampu menahan warga untuk tidak mengadu nasib ke
negeri orang.
"Lapangan untuk menangani human trafficking, kita harus
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Sumut. Karena hanya dengan
kesejahteraan inilah desakan-desakan untuk mengeksploitasi anak
perempuan dan penjualan organ tubuh dapat dihindari," jelasnya.
Katanya,
penekanan human trafficking dengan penegakan hukum yang tegas dan jelas
pun harus dilibatkan. Dengan penjagaan ketat pintu-pintu masuk
pelabuhan dengan melibatkan Polisi Air, Syahbandar, dan aparat penegak
hukum lainnya. Ia juga mengamini pernyataan Djarot, untuk memperketat
pengiriman jasa TKI.
"Perizinan bagi pengiriman TKI pun harus jelas,
harus tegas. Kalau ada yang kurang perizinannya, tidak boleh diizinkan
untuk pengiriman TKI. Apalagi mengambil dari luar negeri untuk masuk ke
Indonesia," pungkas Sihar. (BCL Comm)
