 |
| Ilustrasi pendidikan tinggi (foto: suara.com) |
Jakarta (Setarapost24) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan
jajarannya mempercepat persiapan program pendidikan tinggi gratis di perguruan
tinggi negeri (PTN). Pemerintah tengah mengkaji berbagai aspek pelaksanaan,
termasuk kebutuhan anggaran dan kemampuan keuangan negara agar kebijakan
tersebut dapat diterapkan secara bertahap.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah membahas sejumlah
alternatif pembiayaan untuk merealisasikan program tersebut. Kajian dilakukan
dengan memperhitungkan sumber pendapatan perguruan tinggi, seperti uang kuliah
tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta
pemasukan lainnya.
Brian menyampaikan keterangan itu setelah mengikuti rapat
bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, perhitungan juga memperhatikan kondisi keuangan masing-masing PTN,
termasuk kemungkinan adanya pendapatan dari program pascasarjana yang selama
ini turut mendukung pembiayaan program sarjana.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah
melakukan kajian awal mengenai kebutuhan dana untuk menjalankan pendidikan
tinggi gratis. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan
kapasitas fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Tim Khusus Dipimpin Menko PMK
Untuk memperdalam kajian, Presiden Prabowo menginstruksikan
pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Tim ini bertugas menguraikan
kebutuhan biaya sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di
PTN.
Tim khusus tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian,
yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan,
serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Brian menargetkan kajian mengenai pembiayaan dan tahapan
penerapan program dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu satu bulan.
Setelah itu, hasil pembahasan akan disampaikan kembali kepada Presiden sebagai
bahan penentuan langkah berikutnya.
Pelaksanaan Disiapkan Secara Bertahap
Brian menyebut Presiden menginginkan program pembebasan
biaya kuliah dapat segera dijalankan. Namun, pemerintah tetap perlu menyusun
tahapan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan
fiskal negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah masih berada dalam tahap pengkajian skema pendanaan dan mekanisme pelaksanaan. Keputusan mengenai tahapan penerapan program akan ditentukan setelah tim khusus menyelesaikan kajian dan melaporkannya kepada Presiden.
