Upaya Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan perubahan dalam menjalankan pembangunan dan roda pemerintahan termasuk pelaksanaan penegakan Perda Nomor 41 tahun 2003 tentang Peruntukan penggunaan jalan dan Perda Nomor 8 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima, patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Hal itu diungkapkan Isnandar Nasution yang dikenal sebagai Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2013 2018 ketika ditemui wartawan baru baru ini di Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
" Terus terang, saya bangga melihat kinerja pemerintahan sekarang ini. Semua sektor kini terlihat mulai dibenahi dan perubahan itu saya rasakan langsung. Contoh, kalau dulunya kita sering terjebak macet ketika mengantar anak ke sekolah, kini tak lagi," Ujar Isnandar.
Calon Walikota Padangsidimpuan periode 2019-2024 itu juga mengaku sangat sepakat dengan berbagai terobosan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dibawah kepemimpinan Irsan Efendi Nasution saat ini.
Ia melihat, Pemko sekarang ini benar-benar sangat serius untuk merubah wajah Kota Padangsidimpuan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Strategi pembangunan sosial dan ekonomi, berikut sumber daya manusia (SDM) nya, menurut dia, sudah berada pada poros dan jalur yang tepat.
" Karenanya, saya berpendapat sangat tidak beralasan untuk kita tidak mendukung apa-apa saja langkah ataupun kebijakan yang dilaksanakan pemko saat ini. Niat ingin membangun itu tampak jelas teraktualisasi di lapangan, dan rasanya sangat tidak bijak untuk kita tidak mengapresiasi keinginan tersebut," tutur Isnandar.
Disinggung terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Thamrin dan sekitarnya yang dilaksanakan Pemko saat ini, Isnan juga menilai itu merupakan bagian dari keinginan membangun tersebut.
" Penertiban itu langkah nyata yang diharapkan dilakukan dengan solusi. Dan yang saya dengar para PKL itu ditertibkan untuk kemudian dipindah (relokasi) ke kios Pasar Sangkumpal Bonang Pasar Inpres Sadabuan, dan Pasar Padangmatinggi. Ini berarti sesuai Perda No. 41/2003 dan Perda No. 5/2005," pungkasnya.
Menurut Isnandar, pemerintah memang sudah semestinya mengambilkan tindakan untuk menertibkan kawasan Jalan Thamrin dan jalan-jalan lainnya, demi terciptanya aspek keindahan dan kenyamanan serta ketertiban bagi para pedagang kaki lima. Yang pada gilirannya, kesan kumuh dan semrawut terhindar dari Pasar Sidimpuan.
" Memang jika dilihat dari sisi kemanusian, kita merasa kasihan kepada saudara kita para PKL. Tapi, kalau penertiban itu tidak dilakukan oleh pemerintah yang sekarang, lalu mau kapan lagi itu dilakukan. Apakah kita mau kota kita tercinta, seperti ini terus menerus tanpa ada perubahan ?, Mari kita bijak menyikapinya.
Kapan keindahan itu akan terlihat, kapan lagi ketertiban itu akan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Mari kita dukung dan dorong pemerintah untuk berbuat kebaikan bagi seluruh warganya dan pada akhirnya visi dan misi Pemko Sidimpuan, yakni Gesid Bersinar (Gerakan Sidimpuan Berkarakter, Bersih, Sejahtera) akan terwujud."Ujar Isnan.
Sebagaimana diberitakan belakangan ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan dibawah kepemimpinan Walikota Irsan Efendi Nasution, tengah melakukan penertiban terhadap penggunaan trotoar dan bahu jalan yang tidak pada semestinya yang sudah berlangsung sejak lama, sehingga tidak sedikit dari warga yang mengeluhkan hal tersebut.
Mereka meminta juga mendesak Pemkot Padangsidimpuan agar segera mengembalikan fungsi dan bahu berikut badan jalan sesuai peruntukannya.
Salah satu desakan ini pernah datang dari Himpunan Pedagang Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, pada Selasa (9/7/2019) yang lalu melakukan audiensi dengan Pemkot Padangsidimpuan yang diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah, Letnan Dalimunthe, di kantor walikota setempat.
" Kami menginginkan agar pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Sangkumpal Bonang ditata dengan baik. Selain itu, pembagian lokasi jenis dagangan sesuai penempatan yang seharusnya," Demikian aspirasi yang mereka sampaikan kala itu.(Saut Togi Ritonga)
